Padang - Data dan informasi berguna untuk mengevaluasi pembangunan untuk perbaikan di masa datang. Melalui data dapat dicarikan solusi serta rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Harapan ini disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (28/11/2024).

Didi menyebut, dengan mengolah data dapat memperoleh informasi yang akan berbeda dari waktu ke waktu, membantu untuk membuat rencana dan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi serta menyusun standar dan prosedur tertentu yang akan memajukan organisasi.

"Data dan informasi sudah menjadi sumber daya paling berharga sehingga pengelolaan data dan informasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan tata kelola data pemerintah yaitu Satu Data Indonesia (SDI) dibuat untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses serta dibagi antar instansi pusat maupun daerah," katanya.

Didi menambahkan, Dinas Kominfo selaku walidata melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data, sementara BPS selaku pembina data sektoral melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Melalui data, kita dapat memprediksi tren ke depan, pengambilan keputusan yang tepat setelah mengolah data dan menganalisanya dapat memberikan hasil keputusan yang kemudian akan mengantarkan pada keberhasilan," terangnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Ade Winata Zaimardi mengatakan dibutuhkan data dan informasi OPD untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah.

"Pentingnya penyediaan data dan informasi untuk menyusun rencana aksi pembangunan daerah," jelasnya.

Dalam FGD tersebut mendatangkan narasumber, Kepala Badan Pusat Statistik Alfianto, Dosen/Ketua Pusat Studi Keuangan dan Kebijakan Publik Politeknik Negeri Padang Afridian Wirahadi Ahmad. (MA/Taufik)