Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang tentang Indeks Layak Huni Kota Padang tahun 2020, Kota Padang mampu mencapai indeks rata-rata 67,98% yang meliputi 30 aspek penilaian. Dari 30 aspek penilaian tersebut, aspek Komunikasi adalah peraih indeks tertinggi yaitu 79,16%. Capaian ini sekaligus merefleksikan kinerja sektor komunikasi dan informatika sepanjang tahun 2020 yang lalu. Kemudian 4 aspek lain yang memperoleh indeks tertinggi adalah ; aspek fasilitas keagamaan (78.49%), aspek fasilitas kelompok rentan (78,37%), aspek fasilitas ekoonomi (76,38%), dan aspek kesehatan kota (76,29%).

Pemerintah Kota Padang selalu menjadi yang terdepan dalam mengatasi persoalan kebingungan masyarakat dan anak-anak sekolah ketika harus melakukan aktifitas secara daring ditengah-tengah meluasnya pandemi covid-19. Melalui program freenet, seluruh kantor dilingkungan Pemerintah Kota Padang, 11 kantor Camat, 104 Kelurahan, 23 Puskesmas, 9 public space, dan 13 masjid, telah menikmati aliran internet.

Program GEBUNet yang merupakan program pemberdayaan masyarakat juga sudah di-launching dan dalam perjalanannya mampu memberikan solusi persoalan belajar daring bagi anak-anak sekolah yang berada disekitar rumah ibadah. Bahkan disetiap kantor Camat telah dipasang perangkat wifi out door yang memungkinkan masyarakat disekitar kantor Camat dalam radius sekitar 50 meter bisa mengakses internet tersebut.

Seluruh fasilitas internet tersebut terbuka seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang hendak memanfaatkannya, Pemerintah Kota Padang membuka akses tersebut untuk kepentingan belajar daring, atau untuk dimanfaatkan secara ekonomi dengan menjual produk secara online. Atau juga mungkin ada warga yang ingin mempublikasikan keindahan pemandangan daerahnya masing-masing, silahkan datang ke kantor-kantor Pemerintah Kota Padang dan manfaatkan akses internet tersebut.

Di Kota Padang juga tersebar lebih dari 450 tower telekomunikasi seluler dari berbagai tipe dengan 17 provider dari berbagai produk. Sebaran tower-tower seluler ini mampu mempersempit blank spot area dalam wilayah Kota Padang sehingga hampir tidak ada kendala dalam berkomunikasi melalui mobile phone.

Dibidang pelayanan publik, telah diberlakukan pemanfaatan aplikasi e-Kelurahan berbasis android untuk memudahkan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sebagian besar pelayanan dasar ditingkat Kelurahan secara online. Hal ini sejalan dengan upaya memutus mata rantai penyebaran covid19 dengan mengurangi frekuensi tatap muka antara masyarakat dengan aparatur Pemerintah.

Aplikasi e-Kelurahan ini akan di-develop sedemikian rupa untuk sekaligus mengatasi persoalan stunting di Kota Padang. Hal ini tentu akan memudahkan Dinas Kesehatan dalam melacak dan memberikan edukasi secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat tentang stunting yang pada saat ini angkanya di Kota Padang masih cukup tinggi.

Demikian juga dengan digitalisasi disektor perijinan yang sudah lebih advance. Aplikasi sapo rancak yang terintegrasi dengan online single submission, aplikasi kependudukan dan perpjakan, merupakan upaya strategis Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan kemudahan mendapatkan dokumen perijinan dalam wilayah Kota Padang. Aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan digital signature (tanda tangan elektronik) sehingga tidak ada lagi kendala waktu dan tempat dalam menerbitkan dokumen perijinan.

Dalam kaitannya dengan penyediaan informasi publik, selain informasi yang ada didalam web www.padang.go.id, ada juga aplikasi Padang dalam Genggaman yang merupakan aplikasi yang berisikan informasi tentang Kota Padang secara umum yang lebih ditujukan kepada para pendatang (wisatawan, pebisnis, dan lain-lain). Aplikasi ini terus disempurnakan sehingga akan menampilkan kondisi Kota Padang terkini, yang memudahkan seluruh pendatang untuk mendapatkan informasi yang diperlukannya tentang Kota Padang.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Padang juga menunjukkan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks SPBE Kota Padang tahun 2020 yang lalu tercatat 2,96 (2,78 di tahun 2019), yang merupakan kenaikan yng cukup tinggi, walau belum merupakan indeks SPBE terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menandakan bahwa proses digitalisasi dalam kerangka percepatan transformasi digital di Kota Padang sudah pada arah yang benar. Penyempurnaan akan terus diupayakan dengan menitik beratkan pada tata kelola serta merumuskan dan menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam kaitannya dengan program smart city yang terdiri dari 6 pilar ; smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment, capaian Kota Padang sampai dengan akhir tahun 2020 berdasarkan self assesment adalah sekitar 70,24%. Target yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 mendatang adalah sebesar 92,30%. Modal dasar untuk mencapai target tersebut sudah kita miliki dan mudah-mudahan dengan the best political will dalam agenda percepatan transformasi digital disegala sektor, bukan tidak mustashil target smart city tersebut akan tercapai, bahkan bisa lebih. Demikian juga dengan target Indeks SPBE yang ingin kita capai diatas angka 3 pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Kota Padang juga sudah menyiapkan aplikasi e-payment khusus untuk pembayaran retribusi menara telekomunikasi, sehingga pembayaran retribusi menara telekomunikasi oleh seluruh provider dapat dilakukan secara virtual mulai tahun 2021 ini. Penerapan aplikasi ini didukung oleh BNI Cabang Padang sebagai salah satu Bank Kas Daerah yang akan menampung setoran retribusi menara telekomunikasi tersebut. Jika didalam penerapannya nanti tidak ada kendala yang berarti, maka aplikasi ini akan direplikasi ke Organisasi Perangkat Daerah yang lain untuk diaplikasikan pada penerimaan retribusi/pajak daerah lainnya.

Sebagai perwujudan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara digital, Pemerintah Kota Padang dalam jangka pendek akan melakukan pengembangan dashboard kota, sehingga Command Centre akan terafiliasi secara bersama-sama dengan Call Centre. Unifikasi ini akan memberikan efek ganda, yaitu efisiensi dan sekaligus optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam waktu dekat juga akan disiapkan aplikasi e-LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik) yang salah satunya akan terintegrasi dengan data kependudukan. Hal ini akan memudahkan dalam penyiapan laporan yang tepat waktu, akurat dan uptodate.

Sebagai respons keluhan publik terhadap berbagai persoalan pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kominfo akan membuka layanan IT Clinic. Klinik ini nantinya akan melayani masyarakat secara online yang akan berkonsultasi terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam mengakses pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang.(*)

Tulisan ini sudah terbit di Harian Padang Ekspres, Senin 5 April 2021.