PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta pada 15/10/2026. Kunjungan yang berlangsung pada 13 hingga 16 Oktober 2026 ini dilaksanakan dalam rangka menjemput peluang dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2027 guna mengakselerasi pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.
Langkah jemput bola ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Padang Fadly Amran yang menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk aktif bergerak mencari sumber pendanaan pusat di tengah keterbatasan APBD. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Muhammad Dwi Richie bersama tim memaparkan sejumlah usulan program strategis di hadapan jajaran pejabat KKP RI yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.
Beberapa program prioritas yang diusulkan antara lain revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) Minapadi serta pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu. Usulan revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo mendapat respons positif dari KKP RI untuk diprioritaskan pada alokasi APBN 2027 guna meningkatkan mutu pengolahan perikanan berorientasi ekspor. Sementara untuk kawasan Batang Arau KKP RI menyatakan kesiapannya untuk meninjau langsung lokasi yang akan diintegrasikan dengan wisata bahari kawasan Kota Tua serta mendukung jejaring Kota Gastronomi UNESCO.
Pada sektor budi daya program Mini RAS dan Minapadi dirancang untuk menyokong rantai pasok program Makan Bergizi Gratis melalui kemitraan strategis. “Untuk Mini RAS dan Minapadi kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” jelas Muhammad Dwi Richie.
Melalui sinergi bersama pemerintah pusat ini Pemko Padang optimistis alokasi APBN 2027 dapat terealisasi untuk mendorong kesejahteraan nelayan dan pembudi daya lokal. “Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan mengembangkan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” pungkas Muhammad Dwi Richie.
(Mdn)
~ 📤 by Ju