Raih Nilai Tertinggi Indeks RB di Sumatera, Kota Padang Targetkan Status Istimewa
Raih Nilai Tertinggi Indeks RB di Sumatera, Kota Padang Targetkan Status Istimewa
Padang - Sebagai pemerintah daerah dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2024 tertinggi di Pulau Sumatera, Kota Padang menargetkan untuk dapat mencapai nilai indeks RB istimewa atau peringkat AA dalam lima tahun ke depan.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 2024, skor indeks RB Kota Padang mendapat nilai 85,92 atau A- dengan status sangat baik. Capaian itu naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya, dimana nilai indeks RB Kota Padang di angka 73,60 atau BB dengan status baik sekali.
"Kita sudah mendapat nilai A- dengan status sangat baik dan tertinggi di Sumbar, sekarang bagaimana dalam 5 tahun ini kita bisa mencapai status istimewa atau peringkat AA," kata Wali Kota Padang, Fadly Amran saat membuka kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi 2025 di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (25/6/2025).
Untuk mencapai target tersebut, Wako Fadly Amran menyebut bahwa banyak hal yang mesti disiapkan, mulai Survei Penilaian Integritas (SPI), standar integritas, serta standar pelayanan publik.
"Bagaimana kita menciptakan Kota Padang ini sebagai kota yang benar-benar berintegritas, Padang Amanah. Padang Amanah ini adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme," terang dia.
Lebih lanjut, Fadly Amran menerangkan bahwa untuk melakukannya dibutuhkan kerja-kerja nyata lewat kajian teknis yang disusun secara komperehensif.
Plt Bagian Organisasi Setdako Padang, Roby Alfian menyebut, Workshop Reformasi Birokrasi 2025 kali ini diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
"Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Akhmad Hasmy sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB," katanya.
Kegiatan ini, kata dia, adalah bentuk komitmen dan upaya Pemko Padang dalam percepatan reformasi birokrasi, kemudian memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta terkait arah kebijakan RB Nasional.
"Ini juga untuk mendukung percepatan pencapaian visi misi dan program kegiatan sehingga berdampak untuk masyarakat," pungkasnya. (Taufik)
Lainnya
