Renstra OPD Wajib Memuat 9 Progul Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Renstra OPD Wajib Memuat 9 Progul Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Padang - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menegaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memuat 9 sembilan program unggulan (Progul) wali kota dan wakil wali kota.
Hal itu ditegaskan Andree Algamar pada saat membuka kegiatan Forum OPD Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2025-2029 di Ruangan Bagindo Aziz Chand, Aie Pacah, Jumat (25/4/2025).
"Perlu saya ingatkan agar seluruh OPD memastikan 9 Progul beserta 40 aktivasi wali kota dan wakil wali kota telah tertampung pada masing-masing Renstra OPD," ujar Andree Algamar.
Sembilan Progul untuk mewujudkan visi misi Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera antara lain adalah Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, dan Jelajah Padang.
Lebih lanjut, Andree Algamar menyebut bahwa hal terpenting yang juga wajib menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD adalah evaluasi dari RPJMD sebelumnya serta masukan dari masyarakat untuk menyusun program yang solutif dan berdampak nyata.
"Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini harus benar-benar dirancang secara partisipatif, terukur, dan berorientasi hasil. Mari kita manfaatkan forum ini untuk berdiskusi, menyampaikan masukan, dan menyusun rencana yang benar-benar berdampak," katanya.
Kegiatan itu dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi, Asisten III Administrasi Umum Setdako Padang Corri Saidan, Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza, serta perwakilan seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Padang, Ade Winata Zaimardi dalam laporannya menyebut bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan usulan program prioritas perangkat daerah ke dalam dokumen RPJMD.
"Kegiatan ini juga bertujuan menyeleraskan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah dengan program kerja OPD serta untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan," kata dia. (Taufik)
Lainnya
