Sempat Terdampak Banjir, Direktur RSUD Rasidin Curhat ke...
Sempat Terdampak Banjir, Direktur RSUD Rasidin Curhat ke Komisi IX DPR RI
PADANG – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Kota Padang. Kunker itu dalam rangka meninjau langsung fasilitas kesehatan (faskes) yang terdampak bencana banjir.
Pertemuan dilangsungkan di Aula RSUD dr. Rasidin Padang, Kamis (29/1/2026). Momentum ini menjadi tepat bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan kebutuhan mendesak pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Direktur RSUD Rasidin pun curhat kepada Komisi IX DPR RI.
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, disambut hangat oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Direktur RSUD Rasidin, beserta jajaran staf rumah sakit.
Turut hadir dalam kunjungan ini Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Maria Endang Sumiwi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Prof. Abdul Kadir, serta sejumlah anggota lintas fraksi Komisi IX DPR RI, termasuk tokoh publik Surya Utama (Uya Kuya) dan Dr. Cellica Nurrachadiana.
Direktur RSUD Rasidin, dr Lismawati mengungkapkan kondisi memprihatinkan saat banjir melanda beberapa waktu lalu. Ruang kritis seperti OK (Operasi) dan ICU mengalami kebocoran yang menghambat tindakan medis.
"Kami memiliki SDM yang memadai dan tim siaga yang terlatih, namun sarana prasarana kami sangat terbatas. Saat ini ambulans rujukan yang layak hanya satu, sisanya sudah tua. Kami juga kekurangan ventilator, alat pemantauan ICU, dan mesin jantung," ungkapnya.
Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) yang mencapai lebih dari 90% selama tiga bulan terakhir menyebabkan pasien harus "menumpang" di ruang yang tidak sesuai spesialisasi, seperti pasien dewasa di ruang anak.
Curhatan Direktur RSUD Rasidin itu dipertegas oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Ditekankannya bahwa banjir di area RSUD sudah menjadi masalah tahunan yang harus diselesaikan dari hulu.
Fadly menyebutkan perlunya pembangunan sabo dam dan perbaikan drainase agar rumah sakit tidak lagi terendam.
"Kami mengusulkan konsep rumah sakit yang lebih sustainable. Mengingat Padang berada di 'Ring of Fire', rumah sakit seharusnya tidak hanya menjadi tempat pengobatan, tapi juga bisa berfungsi sebagai shelter bagi warga saat terjadi gempa atau tsunami," ujar Fadly.
Pemko Padang telah menganggarkan Rp15 miliar untuk pembebasan lahan guna pengembangan fasilitas RSUD.
Menanggapi curhatan tersebut, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa perbaikan RSUD tipe C menjadi prioritas nasional melalui program KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi). Kemenkes berkomitmen membantu penyediaan alat kesehatan secara bertahap hingga tahun 2027.
Di sisi pembiayaan, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, memastikan adanya diskresi selama masa bencana. Penyederhanaan administrasi pasien cukup menggunakan face recognition jika dokumen fisik hilang.
Sementara, Ketua Tim Kunker, M. Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh temuan di lapangan akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
"Kami hadir bukan hanya untuk pengawasan, tapi memastikan pelayanan kesehatan segera pulih. Aspirasi mengenai layout pembangunan rumah sakit di daerah rawan bencana akan kami sampaikan kepada Menteri Kesehatan agar menjadi perhatian khusus," tutupnya.(Defrianto / Charlie)
Lainnya
