Dinsos Padang Terus Pulihkan Ekonomi dan Bantu Korban...
Dinsos Padang Terus Pulihkan Ekonomi dan Bantu Korban Bencana
PADANG, DISKOMINFO — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Sosial terus bergerak cepat dalam memastikan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat berjalan tepat sasaran. Hingga Triwulan I Tahun 2026, total dukungan anggaran yang mengalir dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk Kota Padang telah mencapai Rp65.990.920.000,-.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengungkapkan bahwa anggaran puluhan miliar tersebut dialokasikan untuk dua fokus utama, yaitu penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor, serta pos bantuan rutin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Alhamdulillah, sinergi antara Pemko Padang dan Kemensos RI berjalan sangat baik. Sampai Triwulan I ini, total dukungan pusat yang sudah terealisasi mencapai lebih dari Rp65,9 miliar. Dana ini langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, baik yang terdampak bencana maupun warga kurang mampu," ujar Eri Sanjaya saat diwawancarai di Padang, Sabtu (30/5/2026).
Eri menjelaskan, khusus untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang sempat melanda, total stimulan yang dikucurkan dari pusat (APBN Kemensos) mencapai Rp9.810.650.000. Dana tersebut telah dicairkan untuk 730 KK dengan rincian santunan Ahli Waris sebesar Rp165.000.000 (untuk 11 jiwa, masing-masing Rp15.000.000). Kemudian, Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp3.805.650.000 (menyasar 730 KK atau setara 2.819 jiwa dengan indeks Rp15.000/jiwa selama 3 bulan).
Selanjutnya, bantuan Isi Hunian & Stimulan Ekonomi senilai Rp5.840.000.000 (untuk 730 KK, masing-masing mendapatkan Rp8.000.000, yang terdiri dari Rp3 juta isi hunian dan Rp5 juta stimulan ekonomi).
Selain dana APBN, Pemko Padang juga bergerak cepat dengan mengucurkan dana tanggap darurat sebesar Rp2.000.000.000 yang bersumber dari APBD Kota Padang.
Kendati demikian, Eri Sanjaya mengakui masih ada warga terdampak yang mengantre proses administrasi.
"Saat ini tercatat masih ada 202 KK yang belum menerima bantuan stimulan bencana ini. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena berkasnya sudah kami ajukan ke Kemensos RI dengan total usulan anggaran sebesar Rp2.626.400.000," tegas Eri.
Untuk pos bantuan sosial reguler yang bersumber dari APBN, total serapan di Kota Padang pada Triwulan I menyentuh angka Rp56.180.270.000. Bantuan ini terbagi ke dalam tiga program utama, yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH): Menyasar 18.168 KPM dengan total anggaran Rp13.917.050.000. Nominal per KK bervariasi tergantung jumlah jiwa dalam keluarga.
Bantuan Sembako (BPNT): Menyasar 39.280 KPM dengan total anggaran Rp22.732.800.000. Bantuan disalurkan sebesar Rp600.000/triwulan (Rp200.000/bulan).
PBI JK (BPJS Gratis): Menyasar 186.004 jiwa dengan total anggaran Rp19.530.420.000 dalam bentuk layanan medis non-tunai yang preminya dibayar oleh negara.
Tidak hanya bertumpu pada dana pusat, Dinas Sosial Kota Padang juga memaksimalkan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 untuk mendongkrak kemandirian ekonomi warga dan memfasilitasi kelompok rentan.
Pada program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pemko Padang mengucurkan modal usaha masing-masing sebesar Rp5.000.000 kepada sejumlah KPM. Di antaranya bantuan usaha menjahit untuk 10 orang (Total Rp50.000.000), bantuan usaha kuliner untuk 20 KPM (Total Rp100.000.000), bantuan usaha PMD untuk 4 KPM (Total Rp20.000.000), dan pengadaan kompresor untuk 2 KPM (Total Rp10.000.000).
Pemko Padang, kata dia, juga menyalurkan dukungan aksesibilitas dan nutrisi bagi warga disabilitas serta lansia. Bantuan fisik yang diberikan berupa 11 unit kursi roda dan 10 tongkat alat bantu jalan. Ada pula bantuan modal terhadap Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Difabel untuk 11 KPM yang masing-masing menerima Rp4.300.000. Kemudian, bantuan logistik berupa paket sembako yang menyasar 55 KPM Difabel dan 55 KPM Lansia.
Eri Sanjaya berharap seluruh stimulus, baik dari pusat maupun daerah ini dapat menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi masyarakat Kota Padang.
"Kami di Dinsos akan terus mengawal proses verifikasi dan penyaluran di lapangan agar semuanya transparan, akuntabel, dan benar-benar memicu kemandirian ekonomi warga kita," pungkasnya. (Taufik / Charlie)
~ Ju
Lainnya
