Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus bergerak cepat dalam mengupayakan penuntasan persoalan banjir di Kota Padang. Guna menyelaraskan langkah strategis tersebut, Pemko Padang menggelar audiensi dan rapat koordinasi dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jalan Batang Arau, Nomor 86, Padang, Jumat (29/5/2026).
Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Bappeda Swesti Fanloni, Camat Padang Utara Sa’at, serta Camat Nanggalo David Ferdinand. Kehadiran jajaran Pemko Padang disambut hangat oleh Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, beserta jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan bahwa penanganan banjir merupakan salah satu tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh Kota Padang. Meski berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan, persoalan banjir di beberapa titik belum sepenuhnya tuntas.
"Beberapa kawasan banjir yang memerlukan perhatian utama kita saat ini adalah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Selain itu, kawasan padat penduduk seperti Jalan Gajah Mada Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta kawasan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga menjadi prioritas," ujar Maigus Nasir.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Maigus mengungkapkan bahwa Pemko Padang telah memperoleh pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar. Dari total anggaran tersebut, Pemko Padang mengalokasikan sekitar Rp110 miliar khusus untuk perbaikan saluran drainase dan irigasi di Kota Padang.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPBPK atas informasi dan sinergi yang dipaparkan dalam penanganan drainase lingkungan di Kota Padang. Kami berharap dukungan penuh ini juga mencakup penanganan banjir di kawasan Gajah Mada, By Pass, dan Koto Tangah. Dengan adanya sinkronisasi ini, dana TKD yang kami miliki dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran," tambah Wawako.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat lima kawasan di Kota Padang yang masuk dalam rencana penanganan oleh BPBPK Sumbar. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Nanggalo (Kelurahan Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang), Kecamatan Pauh (Kelurahan Lambung Bukik dan Cupak Tangah), serta Kelurahan Rawang.
Maria menegaskan, sesuai dengan kewenangan yang ada, BPBPK Sumbar fokus pada penanganan drainase lingkungan, bukan drainase perkotaan. Namun, sistem drainase lingkungan ini nantinya dirancang agar tetap terhubung secara terintegrasi ke drainase kota maupun sungai sebagai outlet utama aliran air.
"Berdasarkan hasil survei awal kami di lapangan, genangan air yang selama ini terjadi sebagian besar dipicu oleh tidak adanya drainase lingkungan, atau adanya saluran yang terputus akibat tertutup bangunan dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kami merancang sistem drainase baru yang berada di tengah badan jalan dengan kapasitas yang lebih besar serta kedalaman mencapai sekitar satu meter," jelas Maria.
Lebih lanjut, Maria memaparkan salah satu contoh inovasi penanganan di kawasan Tabing Banda Gadang. Di wilayah tersebut, penataan akan menggunakan sistem drainase tengah jalan dengan teknologi box culvert. Langkah ini diambil agar saluran air tidak lagi ditutup oleh warga atau disalahgunakan untuk aktivitas berjualan. Konsep ini dinilai jauh lebih mudah dalam pemeliharaan sekaligus menjaga fungsi drainase tetap optimal.
Untuk merealisasikan proyek penataan terpadu di lima kawasan tersebut, estimasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp440 miliar, dengan catatan status lahan harus sudah clean and clear. Lingkup pekerjaan tidak hanya fokus pada penataan saluran air, melainkan juga mencakup perbaikan jalan lingkungan, pedestrian (trotoar), Penerangan Jalan Umum (PJU), outlet drainase menuju sungai, hingga penyediaan taman bermain bagi masyarakat.
"Perencanaan kegiatan ini ditargetkan dimulai pada tahun 2026 ini, sedangkan untuk pelaksanaan fisik (konstruksi) direncanakan akan berlangsung multiyears pada tahun 2027 hingga 2028 mendatang," pungkas Maria Doeni Isa. (Charlie)
~ Ju