Pemko Padang Matangkan Persiapan untuk Hadapi Evaluasi...
Pemko Padang Matangkan Persiapan untuk Hadapi Evaluasi KLA, Bertekad Kembali Raih Predikat Utama
PADANG, DISKOMINFO - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan penguatan program serta kelengkapan data dukung pada setiap indikator penilaian.
Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia (Ruandu) Provinsi Sumatera Barat, Wanda Leksmana mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir pihaknya bersama tim operator dari unsur civil society melakukan rapat maraton untuk membahas berbagai klaster penilaian KLA.
“Dalam lima hari belakangan ini kita melakukan rapat maraton dalam persiapan penginputan data Kota Padang Layak Anak tahun 2026. Dimulai dari klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hingga klaster perlindungan khusus anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat 24 indikator yang menjadi dasar penilaian dalam program Kota Layak Anak. Pada tahun 2025, Kota Padang berhasil meraih predikat Kota Layak Anak Predikat Nindya, yang merupakan tingkat ketiga dari lima kategori penilaian nasional, yaitu pedikat Kota Layak Anak, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama.
“Untuk predikat Kota Layak Anak itu ada lima predikat dan Kota Padang pada tahun 2025 lalu mendapatkan predikat Nindya,” jelas Wanda.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang menargetkan peningkatan kembali ke kategori Utama pada evaluasi tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan kelengkapan dan keakuratan data dukung pada setiap indikator yang dinilai.
“Salah satu strategi Kota Padang saat ini adalah memastikan data dukung itu lengkap, akurat, dan dapat meyakinkan tim verifikasi dalam memberikan poin terhadap indikator Kota Layak Anak,” tambahnya.
Selain itu, penguatan program KLA juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi agar program perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara berkelanjutan di Kota Padang. (Taufik/Filsa)
~ Ju
Lainnya
